BAB 5
MENCIPTAKAN CARA PENINDAKAN EFEKTIF UNTUK KEJAHATAN KONVENSI
(3) Penindakan Kejahatan Ekonomi
Hubungan Antara Korupsi dan Kejahatan Ekonomi
170. Pengalaman telah membuktikan bahwa tidaklah cukup menciptakan cara-cara penindakan untuk menangani tindak korupsi..Korupsi sering terlihat dalam bentuk suatu kejahatan fasilitator, sehingga melonggarkan tugas penindakan lainnya, yang kebanyakan penindakan terhadap penipuan dan kejahatan terorganisasi. Penindakan terhadap penipuan sudah barang tentu perlu di sebuah hukum kriminal masyarakat tetapi signifikansi penindakan itu dalam tugas anti-korupsi sering diungkap dalam proses investigasi suatu tindak korupsi. Lebih jauh lagi, tindak korupsi yang sedang berlangsung dan yang memudahkan bentuk-bentuk kejahatan lainnya, akan melibatkan praktik pencucian uang. Hubungan antara korupsi dan kejahatan lainnya terdapat dalam Pembukaan UNCAC di mana Negara Peserta menegaskan sendiri sebagai:
Prihatin juga tentang hubungan antara korupsi dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang.
171. Kaitan lain sebagai sumber tindak korupsi adalah penyalahgunaan kedudukan oleh orang-orang tertentu (baik di sektor pemerintah maupun swasta) yang memungkinkan mereka untuk mengalihkan aset atasan mereka. UNCAC mengakui kaitan ini dengan tindak korupsi dengan meminta di Pasal 17 bahwa Negara-negara Peserta menetapkannya sebagai pelanggaran kriminal untuk tindak seperti penggelapan berencana, penyalahgunaan atau pengalihan lain properti pemerintah maupun swasta oleh pegawai pemerintah untuk keuntungan sendiri maupun orang lain dengan memanfaatkan kepercayaan dan kedudukan yang diberikan kepadanya.
172. Sehubungan dengan sektor swasta, UNCAC merekomendasikan dalam Pasal 22 bahwa Negara-negara Peserta menetapkan bentuk-bentuk pelanggaran seperti penggelapan dalam hal ekonomi, keuangan, ataupun perdagangan, oleh orang yang memimpin atau bekerja sesuai kapasitasnya di sektor swasta dengan memanfaatkan kepercayaan dan kedudukannya.
173. Sangatlah penting bagi suatu negara untuk menentukan bentuk-bentuk penindakan yang secara efektif menangani tindak penipuan, pencucian uang1 dan kejahatan terorganisir. Bagaimana meyakinkan bahwa ketentuan mengenai bentuk-bentuk penindakan tersebut sangat efekif merupakan tema dari bab ini.
Penindakan Kejahatan Ekonomi
174. Semua negara diasumsikan memiliki suatu cara atau metode tertentu untuk menindak kejahatan ekonomi dan satu-satunya isu adalah apakah cara-cara itu tetap efektif karena terjadinya perubahan-perubahan besar yang berlangsung beberapa tahun terakhir di bidang keuangan dan perdagangan. Masalah terbesar yang paling mungkin untuk muncul adalah bahwa cara-cara penindakan itu mungkin tidak lagi bisa mengikuti praktik-praktik komersial dan perbankan dewasa ini, meningkatnya penggunaan teknologi dalam transaksi keuangan dan metode-metode yang lebih imaginatif yang digunakan oleh mereka yang terlibat dalam kejahatan ekonomi. Undang-undang modern hendaknya memastikan bahwa masalah-masalah tidak muncul di wilayah-wilayah berikut ini:
(1) apa yang dicuri
175. Definisi dari ‘apa yang dapat dicuri’ (properti) seharusnya cukup luas dan mencakup segala bentuk pengertian kita tentang uang. Uang tidak hanya masalah uang kontan; tetapi juga jumlah yang tertulis dalam cek, deposito, dan slip penarikan, serta jumlah uang dalam rekening tetentu yang diambil melaui transfer elektronik maupun bentuk-bentuk transfer lainnya. Hukum yang ada tidak seharusnya hanya
terpaku pada argumen-argumen kompleks mengenai pengertian dan gambaran dari ‘apa yang dicuri’. Hukum yang ada haruslah jelas, singkat dan digambarkan sesuai dengan realita serta dimengerti oleh orang awam.
(2) di mana dicuri
176. Pada masa sekarang ini, kejahatan ekonomi lebih bersifat internasional di mana terjadi di negara lain tempat korban berada. Korban mungkin tertipu dengan melakukan tindakan-tindakan dengan maksud melindungi propertinya tetapi justru mengakibatkan properti tersebut berada di luar garis yurisdikasi tempat tinggalnya. Hukum yang berhubungan dengan kejahatan di luar batas wilayah tidak boleh menghalangi tuntutan/dakwaan terhadap kejahatan ekonomi yang prakteknya melewati batas negara.
(3) apakah ada yang tertipu ketika natural person menipu legal person.
177. Kejahatan-kejahatan ekonomi kadang-kadang digambarkan dalam bentuk penipuan terhadap korban yang menyebabkan ia terpisah dengan properti miliknya. Pada sektor swasta, ataupun klien-kliennya, dapat tertipu oleh praktik-praktik penipuan yang dilakukan oleh mereka yang bekerja pada sektor tersebut dengan berpegang pada otoritas mereka. Hukum yang ada tidak boleh menghalangi natural person untuk dikenakan tuntutan hukum yang dikarenakan praktik penipuan yang mereka lakukan hanya karena hal tersebut merupakan wilayah kesatuan kerja dari legal person di mana mereka bekerja, yang sebenarnya justru tertipu oleh tindakan mereka.
(4) di mana tiak ada kerugian
178. Hukum yang dibuat hendaknya memungkinkan seseorang dianggap telah melakukan tindak kriminal walaupun korban tidak menderita kerugian apapun, tetapi telah tertipu untuk melakukan tindakan yang mungkin tidak akan ia lakukan ataupun tindakan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi seperti contohnya penipuan terhadap sebuah bank yang mengakibatkan bank tersebut mengeluarkan kredit pada dokumen palsu yang pada akhirnya mendapat penggantian pembayaran sepenuhnya.
179. Beberapa pertimbangan juga diperlukan untuk mengatasi pelanggaran pada situasi di mana tidak terjadi kerugian secara ekonomi dan korban mendapat gambaran yang salah hingga melakukan sesuatu yang seharusnya tidak ia lakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan. Hal ini dapat menjadi suatu hal yang penting bagi organisasi-organisasi ataupun badan-badan yang mengatur tugas-tugas yang bersifat publik.
Tindak Kriminal Berkelanjutan dan Terorganisasi
180. Penipuan yang luas dapat mengikutsertakan sejumlah besar bentuk-bentuk kejahatan ekonomi seperti pemalsuan, pembukuan salah, pencurian, penerimaan uang melalui penipuan, yang dilakukan pada kurun waktu tertentu. Daripada menangani sejumlah besar pelanggaran kriminal lebih baik menangani satu pelanggaran yang dapat digunaka untuk menindak serangkaian tindak kejahatan daripada dibatasi untuk menindak kejahatan tertentu. Suatu penindakan yang mencakup semua tindak kejahatan yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok dalam kurun waktu tertentu akan memudahkan jaksa penuntut dalam penempatan sebelum persidangan atas tuduhan tindak penipuan dan memudahkan pengadilan untuk mendapat gambaran lengkap mengenai tindak kriminalitas yang dituduhkan.
181. Penindakan semacam itu sangat penting tidak hanya untuk proses tuntutan hukum yang efisien tetapi juga untuk kejahatan terorganisir. Kejahatan yang terorganisir lebih sulit untuk digambarkan daripada kejahatan penipuan karena mencakup bentuk tindak kriminal yang lebih luas dan berlanjut dalam kurun waktu tertentu. Serangan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran semacam itu tidak mudah untuk diatasi walaupun orang-orang Amerika telah berhasil dengan menggunakan Undang-Undang Organisasi Korup dan Terpengaruh Perolehan Uang Secara Tidak Sah (Racketeering Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO). Undang-undang federal tersebut diberlakukan untuk memerangi kelompok-kelompok kejahatan terorganisir serta untuk mengilegalkan penyelenggaraan kejahatan tersebut atau untuk memerangi perusahaan-perusahaan yang menjalankan perdagangan antar negara bagian dengan melakukan pemerasan Suatu perusahaan RICO merupakan sekelompok orang yang menyediakan sarana untuk dua spesifikasi atau pelanggaran tertentu (yang disebut predicate crimes). Pola dari aktivitas pemerasan ini membutuhkan dua atau lebih predicate acts dalam kurun waktu 10 tahun dan secara logis merupakan tindak ilegal. Oleh karena itu, satu bentuk pelanggaran dapat dikenakan tuntutan atas penyelenggaraan :
(i) kerjasama antara sekelompok orang
(ii) dalam kurun waktu tertentu
(iii) dengan tujuan untuk terlibat dalam tindak kejahatan tertentu.
Kesatuan antara elemen-elemen tersebut di atas dalam penyelenggaraan tindak kejahatan sangat bergantung pada kebutuhan dan keadaan setiap negara.
Kesimpulan
182. Penindakan terhadap setiap tindak kejahatan tidak cukup hanya pada buku undang-undang saja. Penindakan haruslah efektif dalam melakukan tugas yang dibebankan. Dalam lingkup kejahatan ekonomi dan terorganisir, tugas tersebut dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu dan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan tindak kriminal yang juga berubah sesuai dengan perkembangan dunia. Negara-negara bersangkutan harus memeriksa hukum-hukum yang berlaku dengan cermat dan memperkirakan kefektifan hukum-hukum tersebut dalam menangani tindak-tindak kejahatan. Jika hukum yang ada dirasa kurang, maka perlu dilakukan perubahan karena penindakan yang tepat merupakan bagian terpenting dalam “persenjataan” para penegak hukum untuk memerangi mereka yang merusak tatanan sosial suatu negara demi meraih keuntungan lewat kejahatan.
1 Karena pentingnya praktik pencucian uang, hal ini dibahas secara terpisah pada bab lain
BAB 8
KEKUASAAN MENYELIDIKI DAN MENINDAK KORUPSI
Pendahuluan
260. Tidak banyak gunanya membentuk suatu badan penindakan anti-korupsi yang berdedikasi kecuali dilengkapi dengan senjata hukum yang layak untuk dapat beroperasi dengan berhasil. Oleh karena itu pemerintah harus siap untuk mempertimbangkan pemberiian kekuasaan penyelidikan khusus kepada lembaga-lembaga anti-korupsi untuk memastikan mereka mampu menunjukkan peran operasi dan pencegahan korupsi secara efektif. Di dua wilayah inilah kebutuhan kekuasaan khusus harus dipertimbangkan meskipun umumnya di wilayah penyelidikan korupsi kekuasaan tersebut akan digunakan. Di wilayah penyelidikan apa yang membuat suatu kekuasaan itu menjadi khusus adalah kekuasaan itu biasanya tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya dan itu akan menjadi suatu kekuasaan yang lebih banyak mengganggu hak asasi warga negara. Setiap badan anti-korupsi yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum akan membutuhkan kekuasaan standar untuk menangkap, menahan, mewawancarai, menggeledah dan menyita. Pertanyaannya adalah apakah ini semua akan cukup dan, jika tidak, apalagi yang diperlukan. Jawaban atas pertanyaan ini terletak di suatu pemeriksaan tentang sifat tindakan korupsi tersebut di masyarakat tertentu dan suatu penilaian apakah kekuasaan untuk menangkap, menyelidiki dan mewawancarai akan cukup untuk secara efektif menyelidikinya dan apakah masyarakat siap membayar harga untuk memberikan kekuasaan yang lebih intrusif kepada badan penegakan hukum khusus ini.
261. Ketika Ordonansi Pencegahan Suap (Prevention of Bribery Ordinance, POBO) diajukan ke Parlemen Hong Kong, Jaksa Agung saat itu sadar bahwa kekuasaan-kekuasaan yang termaktub di dalamnya akan menimbulkan sejumlah kekhawatiran, tetapi ia menyatakan harapan bahwa masyarakat akan memahaminya:
sebagai suatu harga masuk akal yang harus dibayar untuk mempersenjatai mereka yang menegakkan hukum
dengan kekuasaan yang cukup untuk melaksanakannya.
Dan tentu saja, inilah sebenarnya kekuasaan khusus tersebut – memberikan kepada mereka yang menegakkan hukum itu senjata yang mereka perlukan. Apa yang diberikan itu tidak boleh lebih dan tidak kurang dari yang dibutuhkan. Bila kekuasaan itu terlalu besar akan ada risiko kekuasaan itu diselewengkan; bila kekuasaan itu tidak cukup maka badan anti-korupsi itu tidak akan mampu efektif dalam pekerjaannya. Menentukan apa saja kekuasaan yang dibutuhkan akan menjadi salah satu keputusan lebih penting yang harus dibuat berkaitan dengan badan anti-korupsi tersebut..
262 Alasan mengapa kekuasaan khusus itu diperlukan dijelaskan oleh keunikan cirri-ciri yang menunjukkan kejahatan korupsi. Satu cirinya adalah bahwa bahwa tindakan korupsi itu tidak akan melibatkan banyak orang dan mereka yang ikut serta akan puas dengan persetujuan melanggar hukum yang telah mereka capai. Ini adalah situasi pihak yang puas di mana tidak ada korban nyata yang bersedia untuk bekerjasama dengan badan anti-korupsi tersebut. Ketiadaan korban individual (berbeda dengan masyarakat secara keseluruhan yang menjadi korban korupsi yang sesungguhnya) menciptakan selubung kerahasiaan yang melindungi para pelaku dan membuat korupsi dilukiskan sebagai suatu kejahatan tidak terlihat alias terselubung. Kerahasiaan di sekitar tindak korupsi membuatnya sangat sulit untuk mendeteksi dan menyelidikinya dengan berhasil.
263. Ciri lain korupsi adalah kurangnya bukti-bukti yang menunjukkan kejahatan itu telah terjadi. Tiada tempat kejadian kejahatan, tidak ada korban terluka yang siap bekerjasama, tidak ada bukti DNA yang mengaitkan pelaku dengan kejahatan mereka.
264. Jadi bila kekuasaan khusus disebut akan diperlukan maka hal-hal tersebut adalah untuk tujuan menjawab dan mengungkap ciri-ciri tersebut yang membuat kejahatan korupsi begitu sulit untuk diselidiki. Kekuasaan khusus penyelidikan dapat berarti suatu alat penetrasi selubung kerahasiaan tersebut dan guna memperoleh bukti kejahatan korupsi dengan memaksa orang yang enggan bicara, untuk mendapatkan akses pada dokumen-dokumen rahasia dan memaksa pengeluaran dokumen-dokumen yang dipegang oleh pihak-pihak ketiga.
(i) Kewenangan melawan tersangka
275. Ini adalah kewengan yang paling kontroversial karena dilihat sebagai kewenangan yang melanggar hak diam tersangka dan hak setiap orang untuk tidak melibatkan diri. Kewenangan tersebut akan dibutuhkan untuk mengidentifikasi kekayaan ( aset, pendapatan, pengeluaran, tanggung jawab, rekening bank dan kiriman uang luar negeri) termasuk properti atas nama pihak ketiga. Informasi tersebut bisa di peroleh dengan mewajibkan tersangka untuk membuat dokumen dan menjelaskan semua aspek kekayaannya dan bagaimana dia mendapatkan aset tersebut. Informasi ini bisa melebar pada hubungannya dengan oranglain dan setiap transaksi keuangan yang pernah dilakukan dengan mereka.
276. Kewenangan adalah fakta dan informasi dan bukan dibuat untuk investigator agar bisa membuat dakwaan bahwa suatu aset adalah suap dari Mr.X. Tipe interogasi pendakwaan ini dilakukan di akhir investigasi, ketika tersangka bisa menggunakan hak diamnya jika menggunakannya. Kewengannya untuk membuat tersangka mengungkapkan informasi semata-mata untuk mengadakan pemeriksaan data, sehingga investigasi bisa dilanjutkan. Dengan adanya data tersebut, investigator bisa menentukan apakah:
a) Data tersebut lengkap, yaitu apakah tersangka telah mengungkapkan semua informasi yang dibutuhkan darinya atau apakah dia telah menyembunyikan beberapa informasi dan menyesatkan investigator dengan jawaban yang tidak lengkap; dan
b) Data tersebut adalah yang sebenarnya.
277. Jika jawabannya lengkap dan sesuai dengan kenyataan kemudian kewenangan akan menjalankan investigasi jalan pintas dan membuat investigator bisa cepat menyadari bahwa kecurigaannya ( atau pengaduan yang sedang diinvestigasi) tidak berdasar. Tapi jika tersangka tidak jujur, dan jawabannya tidak lengkap dan sebagian ( dan mungkin, semuanya) tidak sebenarnya. Jawaban-jawaban seperti ini mungkin memperlambat dan bahkan menggagalkan investigasi, tapi jika mereka akhirnya terbukti dengan sengaja berbohong, kemudian keadaan ini memberikan amunisi pada investigator untukmenginterogas pendakwaan selanjutnya dan mungkin bahkan menjadi bukti di pengadilan. Digunakan oleh pernyataan tuntutan yang dibuat tersangka dibawah tekanan mungkin tidak diijinkan di beberapa sistem legal negara, tapi jika penggunaannya di batasi mungkin akan tidak begitu mengganggu proses pengadilan pidana mereka. Tuntutan ini bisa dibatasi, sebagai contoh, digunakan untuk tujuan pemeriksaan ulangan tertuduh yang memberikan bukti-bukti yang tidak konsisten pada persidangannya dengan jawaban-jawaban dibawah tekanan investigator. Hal ini, adalah keadaan nyata di Hongkong.
(ii) Kewenangan melawan saksi
278. Orang yang mungkin mempunyai informasi penting untuk investigasi korupsi adalah saudara, teman, dan rekan kerja tersangka. Hubungan darah, pertemanan dan kesetiakawanan teman kerja akan mencegah mereka untuk bekerjasama dengan investigator dan menghianati keluarga, teman dan rekan kerja mereka. Kewenangan khusus bisa digunakan untuk memutuskan hubungan tersebut dan bisa membuat orang-orang tersebut terbebas dari rasa bersalah dengan berlindung di balik kekuatan hukum. Kewenangan yang dibutuhkan adalah kewenangan untuk membuat dokumen, rekaman, atau barang-barang lain milik tersangka atau terfokus pada aktivitasnya, dan kewenangan untuk mendapatkan informasi yang relevan (dengan menjawab pertanyaan dibawah sumpah) dengan apa yang dibuat dan dengan investigasi secara umum.
279. Di Hongkong, pejabat ICAC berhak menggunakan Pengadilan Tinggi untuk memberi perintah dari seksi 14 dari POBO yang memberi kewenangan untuk memberikan peringatan pada seseorang, selain tersangka dalam investigasi, mewajibkan orang tersebut mengungkapkan semua informasi yang dimiliki dengan memperhatikan hal yang di maksud dalam peringatan. Meskipun Hongkong telah memperoleh manfaat dari kewenangan, khususnya pada keadaan yang telah dijelaskan. Tetapi efektivitas kewenangan tersebut sangat terbatas jika menghadapi orang yang tidak mau bekejasama. Bahkan jika suatu penolakan yang disengaja untuk memberikan informasi yang dibutuhkan membuat pelanggaran, akan sulit untuk membuktikan bahwa claim penyimpangan memori, pengumpulan yang tidak lengkap atau penolakan pengetahuan adalah tidak benar. Seperti kewenangan-kewenangan khusus, kewenangan tersebut memberikan manaat pada investigator tetai tidak harus dipandang sebagai pengganti investigasi yang profesional, berkelanjutan dan cermat.
(iii) Kewenangan melawan pihak berwenang
280. Pada banyak investigasi korupsi di sektor umum, pegawai pemerintah mungkin tidak terlibat dalam korupsi dan mungkin tidak kenal tersangka. Pada kesempatan yang lain, pegawai pemerintah mungkin tanpa sadar terkait dengan korupsi dengan menjadi rekan kerja tersangka atau dengan melakukan transaksi dengan tesangka (di mana tesangka menawarkan transaksi dengan pegawai pemerintah). Karena mereka memegang posisi terhormat sebagai pegai pemerntah , maka tidak ada salahnya jika bekerjasama dalam investigasi korupsi. Pegawai pemerintah harus dibebankan hukuman atau peraturan disiplin. Suatu kewajiban positif untuk memberikan semua bantuan yang dibutuhkan oleh investigator anti korupsi.
281. Di Hongkong, berdasarkan ayat 16 dari POBO, pegawai ICAC yang menginvestigasi pelanggaran POBO mempunyai wewenang untuk memaksa pegawai negeri membantunya memberikan bantuan dalam menjalankan kewenangannya atau memecat pegawai negeri yang saat diminta membantu, tanpa alasan mengabaikan atau gagal mengerjakannya, berniat melanggar. Kewenangan ini melengkapi kewenangan yang diberikan yang diberikan pada pejabat pada ayat 13 Ordonansi Komisi Independen Memberantas Korupsi untuk masuk, menggandakan dokumen yang dipegang oleh departemen pemerintah.
282. Bukti dari pegawai pemerintah mungkin penting untuk menjelaskan prosedur dan prakter departemen, untuk membuat buku pedoman dan dokumen dan untuk menjelaskan isinya. Setelah memberikan posisi khusus pada pegawai negeri, maka seharusnya agen anti korupsi tidak perlu mendapat surat perintah penyelidikan untuk masuk ke pemerintah dan mendapatkan dokumen yang tidak berisi data pribadi warga negara. Tentu saja departemen pemerintah bisa menjadi tempat penyimpanan besar untuk data pribadi warga negara dan akses ke jenis dokumen data pribadi ini secara normal akan tercipta dengan adanya surat perintah tuntutan pengadilan.
(iv) Kewenangan melawan pemegang dokumen bukti
283. Pegangan penting pada dokumen bukti adalah badan dalam sektor pribadi. Meskipun pemerintah memegang banyak informasi pribadi individu, hal yang sensitif dan sangat mungkin relevan dengan investigasi korupsi adalah informasi yang dipegang oleh kekuasaan pengumpulan pajak. Pada sektor pribadi organisasi yang mungkin relevan dengan investigator korupsi adalah bank, organisasi yang memberikan pelayanan keuangan dan perantara keuangan atau broker. Jenis dokumen bukti ini sangat penting untuk investigasi korupsi. Akses ke jenis dokumen ini harus selalu tersedia, minimal dengan beberapa bentuk surat perintah tuntutan penyelidikan perkara pengadilan. Perkara ini bukan apakah mereka seharusnya di sediakan, tapi memang harus disediakan. Perkara tersebut mungkin karena terlalu mendasar bagi investigasi korupsi untuk memperoleh akses kepada mereka pada hampir menjadi dasar harian, kepala agen anti korupsi seharusnya memiliki kewenangan untuk memberi kuasa pegawainya untuk mengakses dokumen ini. Kekuasaan pribadi bermanfaat untuk memungkinkan penyebaran kekuasaan dengan cepat dan membatasi jumlah orang yang mengetahui tugas kewenangan ini. Manfaat ini sangat penting karena kewenangan ini mungkin digunakan terselubung investigasi. Jika kewenangan digunakan terselubung investigasi, kemudian akan diperlukan penyimpangan dalam pembuatannya untuk melindungi kerahasiaan penggunaannya. Penyimpangan seperti ini menjalankan sebagaimana penghitungan dissuasive melawan pegawai perusahaan dan bisnis yang sebaliknya tergoda untuk melindungi kliennya yang berada dalam investigasi.
Hukum Kerahasiaan Bank
284. Kerahasiaan bank telah lama menjadi momok bagi investigator korupsi dan pelanggaran penipuan. Lagi dan lagi investigator menemukan bahwa pencarian uang pengadilan harus berhenti saat menabrak dinding kerahasiaan bank. Kerahasiaan total tidak lagi diterima dan hak privasi tidak lagi mutlak. Seperti hak tiap individu, mereka kadang harus memberi jalan pada countervailing yang lebih besar terhadap minat publik. Pada pasal 40 UNCAC tiap state party diperlukan untuk menjamin bahwa dalam investigasi pidana domestik pada hukum pidana:
…ada mekanisme tepat yang di sediakan dalam system domestik legal untuk mengatasi gangguan yang mungkin muncul dalam penerapan hukum kerahasiaan bank.
285. Akses menuju dokumen bank diperlukan dalam tiap investigasi korupsi dan ini akan dibutuhkan dalam terselubung investigasi. Di Hongkong, pejabat ICAC mungkin memberi kekuasaan pada investigatornya untuk masuk ke bank dan dokumen lain 2 . Ini adalah satu-satunya kewenangan yang dimilikinya untuk mengakses dokumen bukti yang tidak berada dibawah kendali pengadilan. Dia diberi kewenangan ini untuk hanya karena inveatigator dalam sehari-hari perlu menggunakannya. Dia hati-hati dalam memastikan bahwa keadaan membenarkan penggunaannya tapi menjaga tetap dalam kontrolnya. Untuk meningkatkan efisiensy pelaksanaan dan tetap mempertahankan kerahasiaan investigasi terselubung. Yang melengkapi kewenangan ini adalah kewenangan untuk memaksa pemegang dokumen memperlihatkan informasi yang berhubungan dengan dokumen kepada investigator.
Para pemegang rekaman sektor pribadi yang lain
286. ini adalah semua Perseroan Terbatas dan Firma yang menyediakan berbagai pelayanan keuangan termasuk Perusahaan Penjualan Saham. Di mana suap berupa berbagai bentuk uang, tak terkecuali memberikan melalui salah satu bagian dari perusahaan-perusahaan tersebut. Ini mungkin bertujuan untuk mencuci uang (money laundering) dengan merubahnya menjadi aset yang sah atau menyembunyikan kepemilikan mereka dengan menganti kepemilikan tersebut kepada pihak ketiga yang dipercaya.
287. Kewenangan untuk mengakses dokumen ini juga sangat diperlukan oleh investigator menindaklanjuti alur uang. Apakah hal ini seharusnya menjadi surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan pengadilan secara normal atau apakah agen anti korupsi seharusnya dilengkapi dengan kewenangan memberikan kuasa pribadi adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh setiap negara dan akan memaksa latihan seimbang yang dijalankan antara kebutuhan operasional agen pelaksana hukum dan peraturan yang secara sosial sangat diperlukan untuk memiliki kewenangan pelaksanaan hukum di bawah kontrol diluar pengadilan.
Dokumen Resmi Perpajakan
289. kemampuan untuk mengakses dokumen perpajakan sangatlah penting untuk investigasi korupsi. Dokumen ini akan menunjukkan apakah suap telah di ungkapkan dengan caya terselubung baik oleh pemberi dan penerima suap, dan apakah properti yang diatasnamakan kepada pihak ketiga telah diungkap oleh pihak ketiga itu sendiri. Jika korupsi di dalam sistem perpajakan itu sendiri kemudian dokumen dari wajib pajak yang t5elah mencoba untuk meminimalisir beban pajaknya dengan penyuapan adalah sangat penting untuk investigasi.
290. Karena itu kewenangan untuk mengakses dokumen pajak harus tersedia. Pertanyaannya adalah bagaimana. Karena informasi yang sifatnya sangat pribadi dan individu di dalam dokumen pajak, pemerintah mungkin merasa bahwa kewenangan untuk mengakses mereka seharusnya di bawah kontrol pengawasan badan eksternal, seperti pengadilan independen. Tergantung pada seberapa sensitifkah kewenangan seperti itu mungkin dihargai oleh setiap masyarakat. Mungkin diperlukan penjagaan yang lebih ketat pada dana dengan fakta-fakta awal dan persyaratan lain yang dibebankan pada badan yang berwenang sebelum ini mungkin mengeluarkan surat perintah kuasa akses terhadap dokumen.
291. Posisi di Hongkong yaitu ada pada POBO ayat 13A, ICAC mungkin mengatasi ketetapan kerahasiaan Undang-undang Pajak Dalam Negeri Hongkong dan mendapatkan akses ke materi yang dipegang oleh pejabat pajak dalam negeri. Tapi untuk melaksanakannya dia harus mendapatkan perintah dari hakim pengadilan tingkat satu yang harus dipenuhi dengan sejumlah hal sebelum memberi ijin pada perintah seperti itu, termasuk bahwa ada dasar yang masuk akal untuk dipegang bahwa merupakan keinginan masyarakat untuk memberi ijin pada perintah tersebut.
Kewenangan bukti dan prosedur untuk membantu pihak penuntut
292 Ketetapan legal yang membantu investigator untuk membuka, mengakses dan mendapatkan bukti memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap keberhasilan agen pelaksana hukum dalam menemukan apa yang terjadi pada transaksi-transaksi yang tidak jujur diantara para tersangka. Tetapi berada dalam posisi untuk mengetahui apa yang terjadi sangatlah berbeda dengan berada dalam posisi bisa membuktikan apa yang terjadi. Informasi dan inteligent harus bisa di ubah ke dalam bukti yang dapat diterima. Ketetapan yang membantu pihak penuntut untuk menempatkan bukti ini sebelum persidangan tanpa melunturkan kejujuran pengadilan tentang tergugat mungkin diperlukan. Berikut ini adalah beberapa contoh:
i. Peraturan bukti yang rumit yang berhubungan dengan para antek harus dihilangkan. Orang yang tidak korupsiseharusnya tidak dianggap sebagai antek. Seharusnya seluruhnya diserahkan pada pengadilan untuk menentukan berat yang harus diberikan pada bukti dari para saksi dan dia harus diijinkan untuk melakukan kelonggaran ini dengan suatu aturan teknis legal pada bukti.
ii. Pengadilan seharusnya diijinkan untuk menggunakan bukti kekayaan berlebih penting yang tidak dapat dijelaskan sebagai fakta utama untuk tujuan penarikan sebuah kesimpulan bahwa keuntungan tertentu yang diberikan pada tergugat adalah tidak layak untuknya.
iii. Seharusnya ada metode sederhana untuk membuktikan perkara yang tidak mudah menimbulkan perselisihan seperti pegawai tergugat dalam pelayanan masyarakat dan pendapatannya yang diperoleh dari pekerjaan itu. Metode sederhana ini bisa dilaksanakan. Sebagai contoh; dengan sertifikat yang ditandatangani oleh petugas yang berwenang
iv. Dengan memperhatikan dokumen perbankan apakah dari dalam atau luar yurisdiksi, hukum seharusnya mengijinkan produksi mereka dengan surat tersumpah. Dokumen perbankan seharusnya tidak mudah menimbulkan perselisihan dan seharusnya tidak perlu seorang perwakilan dari bank dipanggil semata-mata untuk tujuan membuatnya.
v. Dalam membuktikan penututan korupsi atau apapun hampir tidak dapat dihindarkan bahwa pihak penuntut harus mengemukakan catatan dokumen dari bisnis atau organisasi yang telah di buat secara manual atau dengan komputer. Karena itu keberadaan legislasi bukti yang moderen sangatlah penting yang memungkinkan pembuatan catatan dokumen sebagai bukti dari tuntutan mereka.
vi. Seharusnya ada ketetapan yang memungkinkan penyederhanaan bukti yang dibuat dengan komputer baik dokumen yang dibuat oleh bank atau sektor swasta atau pemerintah yang benar-benar ada. Ini seharusnya memasukkan bukti dari data yang ditemukan pada komputer, email, dan data tersangka yang disimpan dengan layanan penyedia internet.
vii. Hukum seharusnya mengijinkan para akuntan ahli atau banker untuk melaporkan analisis mereka tentang dokumen perbankan dan keuangan dan untuk membantu pengadilan dalam memahami bukti yang mereka miliki. Dengan referensi dalam bentuk bagan, jadwal, grafik, dan alat bantu yang lain. Yang penting adalah pengadilan tidak bingung dengan transaksi keuangan yang rumit dan dokumen yang sangat banyak.
viii. Hukum seharusnya mengijinkan penggunaan keterangan saksi yang telah meninggal sebelum persidangan atau yang kedatangannya dalam sidang dengan sebuah alasan atau yang lain tidak bisa diperoleh.
293. Persidangan korupsi menghadapi masalah dalam dua area utama, yaitu saksi mata dan dokumen . Beberapa masalah yang berhubungan dengan saksi didiskusikan di bab berikutnya. Ketika ada kekurangan dari saksi mungkin diperlukan untuk bergantung pada kesimpulan dan banyak fakta-fakta utama dimana pengadilan akan megambil kesimpulannya adalah fakta yang ada pada dokumen dan catatan resmi. Membuktikan dokumen-dokumen ini dan memahami nilai yang disahkan sangatlah penting terhadap kesuksesan penuntutan korupsi . Hukum harus memastikan bahwa korupsi tidak bisa mendukung perlindungan terhadap hukum yang sangat teknis dan kuno mengatur prosedur pidana dan bukti.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar